Jakarta, 22 Maret 2025 – Dunia hiburan dan media sosial kembali dihebohkan oleh langkah tegas Fuji An. Ia mengguncang publik dengan aksinya menuntut pembayaran honor yang belum diterimanya dari rekan kerja. Unggahannya di Instagram Story menggemparkan jagat maya dan mengangkat isu penting soal profesionalisme di industri kreatif digital.
Fuji menuliskan bahwa ia telah bersabar cukup lama. Ia menyatakan bahwa dirinya sudah menyelesaikan proyek kerja sama sesuai kesepakatan, tetapi pihak terkait belum juga membayarkan honor yang telah dijanjikan. Langkah Fuji menyuarakan keluhannya secara terbuka mendapat dukungan luas dari masyarakat, terutama sesama influencer.
Awal Masalah: Kolaborasi yang Tak Kunjung Lunas
Fuji menjelaskan bahwa ia bekerja sama dengan sebuah brand untuk menjalankan promosi. Meskipun ia telah menyelesaikan proyek sesuai brief dan mempublikasikan konten yang diminta, pihak brand belum juga mentransfer pembayaran honor ke rekening pribadinya.
“Aku sudah menunggu berbulan-bulan. Ini bukan cuma tentang uang, tapi soal tanggung jawab dan menghargai kerja keras,” tulis Fuji.
Keterangan tersebut langsung viral. Banyak warganet memberikan dukungan dan menyuarakan pengalaman serupa. Tak sedikit pula yang menilai bahwa praktik seperti ini masih kerap terjadi di balik layar industri kreatif, terutama kepada influencer pemula yang belum memiliki pengacara atau manajemen profesional.
Dukungan dari Influencer dan Kreator Konten Lain
Aksi Fuji tidak berdiri sendiri. Beberapa rekan selebriti dan kreator digital turut membagikan kisah mereka. Rachel Vennya, misalnya, menyatakan bahwa dirinya pernah berada dalam situasi serupa. Ia mendukung keberanian Fuji dan menyebut bahwa keberanian bersuara adalah langkah penting untuk melindungi sesama.
“Banyak dari kita yang takut bicara. Fuji berani melangkah, itu luar biasa,” tulis Rachel di Instagram.
Dukungan juga datang dari Jerome Polin dan Keanu Angelo, yang mendorong agar industri kreatif digital mulai membangun sistem yang adil dan transparan. Mereka menekankan bahwa profesionalisme bukan hanya tanggung jawab kreator, tetapi juga brand dan agensi.
Peran Kontrak Kerja: Bukan Formalitas, Tapi Fondasi
Menurut Dr. Irwan Sutedja, pakar hukum bisnis digital, salah satu kesalahan umum dalam kerja sama digital adalah minimnya dokumentasi formal. Banyak influencer yang menjalankan proyek tanpa kontrak tertulis.
“Tanpa kontrak, sulit menuntut hak. Harus ada dokumen legal yang jelas,” kata Irwan.
Ia menganjurkan agar setiap kerja sama mencantumkan rincian seperti ruang lingkup pekerjaan, jadwal pembayaran, serta solusi jika terjadi pelanggaran kesepakatan. Ia juga mendorong penggunaan tanda tangan digital dan template standar dalam industri ini.
Media Sosial sebagai Alat Advokasi Publik
Unggahan Fuji dianggap sebagai bentuk advokasi digital yang bijak. Ia tidak menyebut nama atau menyebarkan data pribadi, namun tetap mampu menyuarakan keresahan dengan kuat. Analis media sosial, Sabrina Natawijaya, menyebut bahwa media sosial kini menjadi sarana perlawanan terhadap ketidakadilan.
“Asalkan etis dan faktual, media sosial bisa menjadi ruang edukasi dan advokasi,” jelasnya.
Sabrina juga menyoroti peran publik dalam memperkuat tekanan sosial terhadap pihak yang tidak profesional. Netizen dapat memberikan dukungan yang kuat untuk menuntut keadilan, terutama ketika mereka menyertakan bukti yang jelas.
Langkah Fuji: Siap Tempuh Jalur Hukum
Dalam unggahan selanjutnya, Fuji menegaskan bahwa ia sudah memiliki bukti lengkap berupa kontrak kerja, percakapan via email, dan dokumentasi aktivitas promosi. Ia memberikan tenggat waktu bagi pihak terkait untuk menunjukkan itikad baik, dan menyatakan kesiapannya menempuh jalur hukum jika tidak ada respons.
“Aku bukan cari ribut, tapi kalau terus diabaikan, aku akan lanjut ke jalur hukum,” ujarnya.
Beberapa pengacara menyatakan kesiapan untuk membantu influencer yang menghadapi kasus serupa. Mereka juga menyarankan agar pelaku industri lebih disiplin dalam menjalankan kewajiban kontraktual.
Asosiasi Influencer: Saatnya Aturan yang Mengikat
Ketua Asosiasi Influencer Indonesia (AII), Benny Rachman, menyatakan bahwa pihaknya sedang menyusun pedoman kerja sama antara brand dan influencer. Panduan ini bertujuan memastikan setiap pihak memahami hak dan tanggung jawabnya.
“Industri ini tumbuh pesat, tapi regulasi masih tertinggal. Kita harus perbaiki itu,” ujar Benny.
AII juga sedang menyiapkan pelatihan daring mengenai hukum digital dan kontrak kerja, yang akan digelar rutin setiap bulan. Harapannya, para influencer memiliki bekal hukum yang cukup untuk melindungi diri dalam setiap proyek.
Dampak Psikologis dari Ketidakadilan Profesional
Dr. Winda Pranajaya, seorang psikolog klinis, menjelaskan bahwa kasus yang Fuji alami bisa mengganggu kesejahteraan mental. Ia menekankan bahwa ketika seseorang tidak menghargai kerja keras orang lain, tindakan itu bisa menurunkan motivasi dan memicu stres berkepanjangan.
“Kita bicara soal kepercayaan dan harga diri. Ketika hak dilanggar, efeknya bukan cuma keuangan, tapi juga emosional,” jelasnya.
Ia menganjurkan pekerja kreatif untuk menjaga kesehatan mental, membangun support system, dan jangan ragu mencari bantuan profesional jika tekanan semakin besar.
Literasi Digital dan Perlindungan Profesional yang Lebih Kuat
Komunitas kreatif digital kini mulai menyadari pentingnya literasi hukum. Sejumlah platform edukasi mulai membuka kelas online gratis mengenai kontrak kerja, perlindungan hak cipta, dan negosiasi kerja sama.
Linda Wahyuni, mentor konten kreator, menyebut bahwa literasi hukum adalah bagian penting dari profesionalisme.
“Nggak cukup punya followers jutaan. Influencer juga harus punya bekal hukum,” katanya.
Ia menekankan bahwa semua pihak, termasuk brand dan agensi, perlu mempelajari dan memahami etika kerja agar tidak hanya mengejar hasil, tetapi juga mengikuti proses yang sesuai.
Langkah seperti yang dilakukan Fuji menjadi pembuka jalan bagi peningkatan kesadaran industri akan perlunya perlindungan profesional. Para pelaku industri kini mulai lebih terbuka terhadap wacana kontrak yang transparan dan sistem pembayaran yang tepat waktu.
Jika tren ini terus berkembang, maka bukan tidak mungkin ekosistem kerja kreatif di Indonesia bisa mencapai standar global yang lebih adil, setara, dan menghargai hak semua pihak yang terlibat.
Kesimpulan: Dari Satu Suara, Muncul Kesadaran Kolektif
Langkah Fuji menunjukkan bahwa satu suara berani bisa membuka mata banyak orang. Ia bukan hanya memperjuangkan haknya, tetapi juga menjadi pengingat bahwa dunia digital membutuhkan lebih banyak keadilan dan etika.
Industri kreatif Indonesia tengah memasuki masa transisi. Profesionalisme bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Dengan edukasi, regulasi, dan keberanian bersuara, masa depan dunia digital bisa menjadi lebih adil dan manusiawi.